Tak Terhindari, Alur Pemecatan Sitti VS Jokowi Yang Diatas Angin

Posted on
emecatan Sitti VS Jokowi Yang Diatas Angin
Pemecatan Sitti VS Jokowi Yang Diatas Angin

TINTAPENA.COM–Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta telah memenangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan Sitti Hikmawatty. Alhasil, langkah Jokowi memecat Sitti terkait dengan komentar Sitti ‘perempuan bisa hamil bila berenang satu kolam dengan laki-laki’ sah.

Kasus tersebut bermula saat pernyataan Sitti soal potensi kehamilan di kolam renang yang menjadi viral di media massa/sosial. Kemudian Sitti diperiksa oleh Dewan Etik yang dibentuk KPAI yang menghasilkan rekomendasi dari Dewan Etik berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat sebagai anggota KPAI. Duduk sebagai Ketua Dewan Etik mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Sitti merasa tidak terima dan mengajukan perlawanan ke PTUN Jakarta. Hasilnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan itu.

“Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR Sitti Hikmawatty SST MPd. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR Sitti Hikmawatty SST MPd,” kata ketua majelis PTUN Jakarta, Danan Priambada.

Adanya hasil putusan PTUN Jakarta itu, Jokowi tidak terima dan mengajukan permohonan banding. Kasus jadi berubah. Majelis banding langsung membalik keadaan dengan memenangkan Presiden.

“Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 7 Januari 2021 yang dimohonkan banding, dan dengan. MENGADILI SENDIRI.Menolak gugatan Penggugat/Terbanding,” demikian bunyi amar putusan PT TUN Jakarta yang dilansir website-nya, hari Kamis (3/6/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Kadar Slamet dengan anggota Mohamad Husein Rozarius dan Santer Sitorus. Majelispun menilai, meski saat ini dalam perkara quo KPAI belum menyusun kode etik bagi anggota KPAI, tidaklah dapat dipakai sebagai alasan untuk anggota KPAI sebagai pejabat publik boleh melanggar etik dan/atau mengesampingkan etik dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Apalagi dalam Peraturan KPAI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPAI dicantumkan kewajiban bagi setiap Komisioner KPAI menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar norma agama, nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat (vide Pasal 27 Peraturan KPAI Nomor 01 Tahun 2017 sebagaimana pada bukti P-5),” papar dari majelis.

Majelis menegaskan, bahwa secara eksplisit dalam organisasi dan tata kerja KPAI diatur kewajiban setiap komisioner KPAI agar menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar nilai-nilai etik.

“Dengan demikian, Dewan Etik KPAI yang dibentuk secara khusus untuk melakukan pemeriksaan soal pelanggaran etik terhadap Penggugat/Terbanding dan mengusulkan penjatuhan sanksi atas terbuktinya pelanggaran etik yang dilakukan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding, sudah sesuai dilakukan dengan prosedur dan dasar kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tutur majelis.

Karena itu, objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia) yang isinya menindaklanjuti usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang didasarkan pada Surat Keputusan KPAI dan Keputusan Dewan Etik KPAI agar Sitti dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota KPAI karena sudah melakukan pelanggaran etik tidak melanggar perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Atas dasar tersebut maka terbukti gugatan Penggugat/Terbanding tidak berdasar secara hukum, maka terhadap gugatan yang diajukannya harus dinyatakan ditolak,” tegas majelis tinggi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *