Sri Mulyani Mempertegas Wacana Kenaikan Ppn Dan Pph 2021

Posted on
Sri Mulyani Mempertegas Wacana Kenaikan PPN Dan PPH 2021
Sri Mulyani Mempertegas Wacana Kenaikan PPN Dan PPH 2021

TINTAPENA.COM–Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan wacana kenaikan berbagai tarif pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN) hingga pajak penghasilan (PPh) bagi orang kaya, kemungkinan tidak akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Mengenai wacana PPN dan lainnya, kita tuh kalau pun mau bicarakan tentang UU KUP dan lainnya, kan tidak berarti hanya hari ini akan bisa berjalan. Jadi nanti akan kita bahas lagi di RUU KUP, jadi pasti tidak hari ini (naik), tidak tahun ini tiba-tiba jadi naik,” ujar Ani, sapaan akrabnya disebuah rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR, hari Senin (24/5).

Ani juga kembali menjelaskan wacana kenaikan berbagai jenis pajak itu tidak akan dilakukan pada tahun ini karena saat ini pemerintah tentu tidak akan ujug-ujug mengambil kebijakan yang tidak tepat diterapkan di tengah situasi dan kondisi ekonomi saat ini yang masih tertekan dampak pandemi covid-19.

“Kami sendiri sangat aware mengenai fokus kita hari ini pada pemulihan ekonomi. Namun kalau kita bicara kembali tentang uu, tentang medium term kita mau ke mana, fokus kami (pemerintah) hari ini ingin memulihkan kembali ekonomi dan kami tetap commit terhadap itu, meski medium term kami ingin tax kita sehat, sustainable, dan adil, kemudian APBN kita sehat juga,” ujarnya.

Sebelumnya, wacana kenaikan tarif PPN hingga PPh ini muncul karena pemerintah ingin mengubah aturan tersebut dan menuangkannya di RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Saat ini, RUU tersebut sudah diserahkan ke DPR. Badan legislatif saat ini juga sudah memasukkan RUU tersebut ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2021. Hal ini sempat membuat publik jadi khawatir bahwa kenaikan berbagai jenis pajak akan segera dilakukan oleh pemerintah di tahun 2021.

Dalam rencana kenaikan PPN tersebut, Kepala Subdit (Kasubdit) Humas Direktorat P2P DJP Ani Natalia pernah memberi sinyal bahwa tarif PPN saat itu berpotensi bisa naik dari 10 persen pada saat ini menjadi 15 persen.

Potensi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang memberi ruang tarif PPN hingga menjadi 15 persen.

“Dalam UU Nomor 46/2009 tentang PPN, sebenarnya pemerintah sudah diberi wewenang penuh untuk menaikkan tarif PPN sampai dengan 15 persen, namun hingga saat ini belum pernah dilakukan,” ujar Ani kepada CNNIndonesia.com.

Selain skema single tarif tersebut, Ani mengatakan otoritas pajak juga sempat mengkaji PPN multi tarif. Dengan skema ini, maka pengenaan PPN bisa memiliki perbedaan tarif untuk barang atau jasa tertentu.

Barang-barang dan jasa yang diperlukan orang banyak dan sifatnya adalah kebutuhan, biasanya akan dikenai tarif PPN lebih rendah dibanding dengan barang dan jasa yang sifatnya bukan sebagai kebutuhan pokok. Kendati belum berlaku di Indonesia, tapi Ani menyatakan sudah banyak di beberapa negara di dunia yang sudah mulai menerapkan sistem PPN multi tarif tersebut.

“Terkait PPN multi tarif, juga masih dalam kajian, dan tentunya perubahan tarif dari single tarif ke multitarif harus melalui perubahan UU tentang PPN,” tambahnya.

Ia kembali menjelaskan munculnya wacana kenaikan tarif PPN sebenarnya bertujuan untuk memperkecil defisit APBN akibat pandemi covid-19 saat ini. Sebab, saat ini belanja negara meningkat tajam untuk penanganan dampak pandemi, sementara jumlah penerimaan pajak justru lesu sejalan dengan lemahnya perekonomian.

Sementara untuk wacana kenaikan tarif PPh, rencananya akan naik dari semula 30 persen menjadi 35 persen bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp5 miliar. Namun, pemerintah saat ini mengklaim jumlah wajib pajak yang terdampak hanya sedikit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *