Salah Tafsir. UU ITE Direvisi Tim Lapor Presiden

Posted on

Salah Tafsir. UU ITE Direvisi Tim Lapor Presiden

TINTAPENA.COM – Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate mengatakan jika revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilakukan setelah tim yang dibentuk di bawah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tersebut menyampaikan hasil kajian ke Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Revisi terbatas itu kan perintah Presiden Jokowi, maka tentu kita laporkan ke Presiden dulu,” kata Johnny kepada sejumlah wartawan saat ditemui di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta, pada Jumat (30/4).

Setelah itu dikatakan jika proses revisi UU ITE tersebut akan dilakukan dengan melihat dari situasi apakah usulan perubahan regulasi itu nanti menjadi inisiatif DPR atau pemerintah.

Kemudian, tambah Jhonny, revisi UU ITE harus dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Dia menerangkan, hal ini perlu dilakukan agar pembahasan bisa segera dimulai.

“Jadi tahapan-tahapan itu harus didahului dulu,” tuturnya.

Berangkat dari hal itu, ia juga meminta kepada semua pihak agar sedikit lebih bersabar untuk menunggu proses tersebut, terutama perihal pelaporan hasil Tim Kajian UU ITE ke Presiden Jokowi karena harus mengikuti dan menyesuaikan agenda kegiatan Bapak Presiden.

“Kita harapkan agar dalam waktu dekat ini tersedia waktu dari kesibukan Presiden Jokowi di Istana Negara,” ujarnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut jika pemerintah akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian dan lembaga terkait pedoman teknis penggunaan UU ITE.

Hal ini, kata dia, perlu dilakukan agar tak ada lagi soal salah tafsir dalam penggunaan undang-undang ITE yang disebut kerap menjerat masyarakat dengan pasal karet.

“Untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir tersebut dan ketidaksamaan penerapan maka dibuatlah pedoman teknis dan kriteria implementasi yang akan diputuskan dalam bentuk SKB dari tiga kementerian,” ungkap Mahfud saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/4).

Tiga kementerian-lembaga itu, kata Mahfud, yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan Agung, dan Kapolri. SKB tersebut nantinya akan berbentuk pedoman seperti buku saku yang dapat digunakan masyarakat dan para aparat penegak hukum.

“Ini bentuknya pedoman yang nanti bismillah, Pak Menkominfo bilang jadi buku saku, buku pintar yang berguna baik pada wartawan, masyarakat, Polri, dan Jaksa Agung,” katanya.

Pembuatan SKB ini juga sudah sejalan dengan langkah pemerintah yang tidak akan mencabut UU ITE sebab dianggap masih sangat diperlukan pada era digital sekarang ini.

“Undang-undang ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi, bukan menghukum ya, menghukumi dunia digital. Ini masih sangat kita butuhkan. Oleh sebab itu, tidak akan ada pencabutan UU ITE,” tambahnya lagi.

Meski begitu Mahfud tak menampik revisi yang memang akan dilakukan atas UU ITE itu. Namun revisi yang dilakukan tersebut bukanlah revisi besar-besaran melainkan revisi semantik atau perubahan pada kalimat yang sangat terbatas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *