RUU KUHP Ancam Yang Hina Presiden dan DPR Lewat Sosmed Dihukum 4,5 Tahun Penjara

Posted on
Gedung DPR/MPR
Gedung DPR/MPR

Jakarta, TINTAPENA.com – Pemerintah dan DPR kini tengah menggodok RUU KUHP. Sempat menjadi polemik di tengah masyarakat, kini RKUHP tersebut tengah disosialisasikan.

Sejumlah pasal RUU KUHP kini mengancam orang yang menghina Presiden/Wakil Presiden lewat sosial media dengan hukuman maksimal 4,5 tahun penjara.

Selain itu, bagi yang menghina DPR dan lembaga negara lainnya bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

Delik di atas masuk dalam Bab IX TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA Bagian Kesatu, Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.

Berikut Pasal 353 RUU KUHP yang telah dikutip, Senin (7/6/2021):

(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Ancaman akan diperberat apabila penghinaan dilakukan melalui media sosial yang tertuang dalam Pasal 354 RUU KUHP.

Sementara Pasal 354 RUU KUHP berbunyi:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Hukuman penghinaan tersebut akan menjadi lebih berat maksimal 3 tahun penjara apabila menimbulkan suatu kerusuhan.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 240 KUHP yang berbunyi:

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Selanjutnya, apabila menghina pemerintah atau lembaga negara melalui sosial media dan menimbulkan kerusuhan, hukumannya diperberat lagi maksimal menjadi 4 tahun penjara.

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,” demikian bunyi Pasal 242 RUU KUHP.

Selain mengancam menghina pemerintah dan lembaga negara lainnya, RUU KUHP mengancam penghina Presiden/Wakil Presiden di media sosial dengan hukuman maksimal 4,5 tahun penjara.

Ancaman ini paling tinggi dalam delik menghina pemerintah atau lembaga negara lainnya.

Hal itu tertuang dalam Pasal 219 RUU KUHP yang berbunyi:

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *