Ngeyel. Pimpinan KPK Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM

Posted on
Ngeyel. Para Pimpinan KPK Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM
Ngeyel. Para Pimpinan KPK Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM

TINTAPENA.COM–Jakarta, Komnas HAM panggil para pimpinan KPK tidak juga dipenuhi. Bukannya bertindak kooperatif, para pimpinan KPK ini justru meminta penjelasan lebih dulu soal hak asasi apa yang telah dilanggar pada tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sebetulnya, Komnas HAM sudah melayangkan surat panggilan kepada para pimpinan KPK ini sejak tanggal 2 Juni 2021 dan tanggal 7 Juni 2021. Namun sejak saat itu juga, para pimpinan KPK tak juga berkunjung ke Komnas HAM.

Ternyata hal tersebut bukan tanpa sebab, juru bicara KPK Ali Fikri menyebut pihaknya sudah berkirim surat kepada Komnas HAM terkait surat panggilan tersebut. Surat itu berisi soal permintaan penjelasan kepada Komnas HAM terkait hak asasi apa yang telah dilanggar KPK.

“Tindak lanjut surat dimaksud, hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK,” kata Ali Fikri, kepada wartawan, pada Selasa (8/6/2021).

Ali mengaku pihaknya sudah mengetahui terkait surat panggilan yang sejauh ini dikirimkan Komnas HAM. Surat pemanggilan itu diketahui soal aduan para pegawai 75 soal adanya dugaan pelanggaran HAM pimpinan KPK terkait pelaksanaan TWK.

“Pimpinan dan Sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait kasus aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK,” kata Ali.

Meski begitu, Ali memastikan jika KPK tetap menghargai dan menghormati tugas Komnas HAM. Namun menurutnya dari proses alih status ASN yang dikerjakan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lembaga terkait sudah sesuai dan sudah memenuhi aturan.

“Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Komnas HAM sebagaimana tersebut di dalam ketentuan yang berlaku saat ini,” ujarnya.

“Proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah UU dan KPK telah melaksanakan perintah dari UU tersebut. Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Komnas HAM Tetap Minta KPK Hadir

Komnas HAM juga ikut buka suara terkait pernyataan pimpinan KPK yang enggan mendatangi Komnas HAM sebelum mendapat penjelasan. Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku sangat heran dan menilai pemanggilan dari pihak Komnas HAM sebagai hal yang biasa mengingat pimpinan KPK sebagai pihak teradu sehingga menurutnya penting memberikan tanggapan atas pengaduan yang diterima Komnas HAM.

“Sebetulnya itu saja, ingin memastikan kebijakan ini sesuai dengan standar hak asasi atau tidak. Kalau katakanlah ada pelanggaran tentu kami akan kasih rekomendasi untuk pembenahan kepada Presiden, kepada KPK sendiri, jadi hal yang sebetulnya ini normatif saja,” ucap Taufan saat ditemui di kantornya.

Taufan pun mengaku akan menjadwalkan ulang terkait surat pemanggilan untuk seluruh pimpinan KPK itu. Dia mencontohkan pemanggilan Komnas HAM pada sejumlah pejabat yang selalu tidak ada masalah.

“Ini hal biasa. Anda lihat tempo hari Kapolda Metro dipanggil, Kapolda Kaltim dipanggil. Kita juga pernah panggil Pak Nadiem Makarim walaupun waktu itu beliau tidak bisa hadir, beliau kirim Dirjen kan untuk menjelaskan ada satu aduan dari kelompok manusia, katanya ada pelanggaran hak asasi terkait kebebasan berekspresi mereka. Kita uji,” ujar Taufan.

Dia mengingatkan bahwa pimpinan KPK akan rugi sendiri bila tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. Sebab, dalam aduan yang diterima Komnas HAM, pimpinan KPK sebagai pihak teradu yang memiliki hak untuk memberikan penjelasan saat ini.

“Risikonya tentu kita tidak bisa mendapatkan keterangan yang jelas dan seimbang dari para pihak jadi yang akan dirugikan justru pihak KPK sendiri karena berarti keterangan penyeimbang dari mereka nggak kita dapatkan. Jangan salahkan kami kalau ada kesimpulan yang kami keluarkan misalnya dia ya dia tidak balas karena dari pihak satu lagi nggak berikan keterangan maka harapan kami datanglah untuk berikan keterangan jadi enak semua kita bisa lihat,” ujar Taufan.

MenPAN-RB Beri Dukungan Pada Pimpinan KPK

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo justru mengambil sikap berbeda dengan mendukung sikap dari pimpinan KPK yang tak hadir ke Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilaporkan sejumlah pegawai KPK. Dia ikut mempertanyakan hubungan kewarganegaraan dengan HAM.

“Kami juga mendukung KPK misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu dengan urusan pelanggaran HAM?” kata Tjahjo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Tjahjo juga menyinggung penelitian khusus (litsus) pada zaman Orde Baru. Dia mengatakan aturan mengenai alih ASN itu sama aturannya.

“Pada zaman saya litsus tahun ’85 mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang kan secara luas secara kompleks. Dari sisi aturan itu, saya kira Pak Syamsul yang pernah jadi panitia litsus dan Pak Cornelis emang dari bawah sama plek aturannya. Jadi memang data ASN memang sama,” ucap dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *