Menko Polhukam Mahfud Md: Aparat Penegak Hukum RI Jadi Masalah Besar, Ada Polisi dan Hakim Tertangkap

Posted on
Menko Polhukam Mahfud Md
Menko Polhukam Mahfud Md

Jakarta, TINTAPENA.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud Md mengakui aparat penegak hukum di Indonesia masih menjadi masalah yang begitu besar.

Pasalnya, Mahfud Md menyebut banyak hakim, jaksa, dan polisi nakal yang ditangkap.

“Kita tahu aparat penegak hukum sekarang ini masih jadi masalah besar. Ada hakim ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap. Lalu kita marah-marah, ‘ini ada pengurangan hukum bagi koruptor’, dan sebagainya,” kata Menko Polhukam Mahfud dalam sebuah diskusi virtual peluncuran buku, Sabtu (7/8/2021).

Selain itu, Mahfud Md juga mengatakan pembuatan hingga budaya hukum di Indonesia masih menjadi masalah.

Dia menjelaskan banyak pasal dan hukum di negeri ini yang masih diperjualbelikan oleh aparat penegak hukum.

“Kalau kita lihat dari sudut politik hukum, pembuatannya sudah bermasalah. Kemudian penegakannya di tingkat legal structure-nya bermasalah, budaya hukumnya juga masih bermasalah,” ujar Mahfud.

“Pembuatan hukum itu kan sekarang banyak tawar-menawarnya. Bahkan ada juga menjadi berita di mana pasal-pasal tertentu itu dijualbelikan. Karut-marut kita di dalam pembuatan isi hukum,” tambah Mahfud.

Meski demikian, Mahfud Md berdalih bahwa penegakan hukum dan keamanan di Indonesia baik. Hal itu dia ungkapkan dengan mengutip sebuah laporan dari Kompas.

“Kalau lihat laporan Kompas tanggal 3 Mei tahun 2001 ini, itu nanti dibaca sendiri agar saya tidak dibilang bohong, ini hasil survei Kompas ini. Justru sekarang ini indeks penegakan hukum, keamanan, itu baik, naik. Keamanan dianggap bagus sekarang. Dari 66 jadi 77. Penegakan hukum keadilan naik,” ungkap Mahfud Md.

Hanya, Mahfud Md tetap mengakui bahwa politik hukum di Indonesia secara umum belum ditegakkan secara tegas dan benar. Budaya hukum demokrasi di Indonesia, kata Mahfud, menurun.

“Tetapi secara umum politik hukum kita itu di bidang pembuatannya belum beres, penegakannya apalagi. Kemudian budaya hukumnya yang mempengaruhi perilaku birokrasi demokrasi dan sebagainya itu juga kurang bagus. Turun malahan. Budaya hukum kita itu, badan budaya demokrasi kita dianggap turun karena di situ indikatornya itu toleransi, pluralisme,” tutup Mahfud Md.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *