Mendikbud Nadiem Kirim Revisi PP Terbaru, Pancasila Masuk Kurikulum Wajib

Posted on
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim

TINTAPENA.COM –Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menyampaikan permintaannya untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan salinan surat yang dilihat CNNIndonesia.com, surat Nadiem Makarim kepada Presiden Jokowi yang meminta merevisi PP SNP itu bertanggal Jumat, 16 April 2021. Kabiro Humas dan Kerjasama Kemendikbud Hendarman pun mengonfirmasi hal itu

“Ini murni dari Kemendikbud,” kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud Hendarman mengonfirmasi Surat Mendikbud No. 25059/MPK.A/HK.01.01/2021 kepada CNNIndonesia.com pada Senin 19 April kemarin.

Dalam surat itu muatan mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi sudah memuat Pancasila dan bahasa Indonesia secara eksplisit (Pasal 40 ayat 5).

Juga ada beberapa perubahan lain yang disematkan, termasuk penambahan pada muatan Pancasila pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Pada perubahan atau revisi yang diajukan untuk Pasal 40 ayat (2) terdapat sebelas (11) muatan kurikulum yang wajib ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pada dokumen PP 57/2021 sebelumnya, hanya ada 10 muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 40 ayat (2) yang direvisi berbunyi:

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama;
b. Pancasila;
c. pendidikan kewarganegaraan;
d. bahasa;
e. matematika;
f. ilmu pengetahuan alam;
C. ilmu pengetahuan sosial;
h. seni dan budaya;
i. pendidikan jasmani dan olahraga;
j. keterampilan/ kejuruan; dan
k. muatan lokal.’

Selain berbeda dengan PP SNP terbaru, ayat tersebut juga berbeda dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi acuan dalam pembentukan PP tersebut.

Pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas hanya menyebut sepuluh muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di mana Pancasila tidak menjadi salah satu di antaranya.

Sementara itu pada Januari 2021, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sempat merekomendasikan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat Pancasila sebagai mata pelajaran sendiri dalam perubahan kurikulum.

Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR di hadapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Kamis (28/1) kemarin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu menyatakan akan mempertimbangkan masukan tersebut.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto menilai menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran sendiri penting dilakukan di tengah minimnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bermasyarakat.

“Meskipun berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, namun ironisnya tidak terdapat mata pelajaran mengenai Pancasila di dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta perguruan tinggi,” ungkapnya dalam rapat.

Hendarman sejauh ini belum bisa memastikan dan memberikan pernyataan terkait wacana pembuatan Pancasila sebagai mata pelajaran baru dalam revisi PP SNP.

Upaya konfirmasi juga disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Naim dan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fathurrahman, namun belum mendapat jawaban.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *