Masih Ramai Soal JHT 56 Tahun, Muncul Lagi Aturan Urus Tanah Wajib Punya BPJS

Posted on
Masih Ramai Soal JHT 56 Tahun, Muncul Lagi Aturan Urus Tanah Wajib Punya BPJS
Masih Ramai Soal JHT 56 Tahun, Muncul Lagi Aturan Urus Tanah Wajib Punya BPJS

TINTAPENA.COM–SOLO, Belum usai soal pembahasan JHT yang dapat dicairkan setelah usia 56 tahun, kini ada peraturan baru lagi terkait pengajuan jual beli tanah yang nanti mulai 1 Maret 2022, wajib melampirkan (kartu) BPJS Kesehatan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengkonfirmasi soal kabar beredar kewajiban menyertakan kartu BPJS Kesehatan dalam kegiatan jual beli tanah.

Aturan tersebut mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang terbit dan berlaku pada tanggal 6 Januari yang mengatur mengenai optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Pada beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tanggal 6 Januari 2022 itu disebutkan, Menteri ATR / BPN harus memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli itu adalah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN.

Juru bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi, mengungkapkan kebijakan tentang menyertakan kartu BPJS Kesehatan akan berlaku nanti pada 1 Maret 2022. Kementerian bakal melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dalam waktu dekat.

“Nanti disampaikan, setiap pengajuan jual beli tanah mohon dilampirkan (kartu) BPJS Kesehatan. Itu kan persoalan mudah saja,” ucap Taufiqulhadi seperti dilansir Bisnis, hari Sabtu (19/2/2022).

Dia mengungkapkan jika langkah ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong seluruh masyarakat agar terdaftar dalam program JKN. Melalui program tersebut pemerintah ingin memastikan semua penduduk memiliki kepastian jaminan kesehatan.

“Ini bagian dari kehadiran negara, dengan wadah salah satu di antaranya melalui ATR BPN. Dengan demikian ini bagian dari tanggung jawab presiden,” tutur dia.

Diketahui, informasi tersebut juga disampaikan dalam cuitan dari akun Twitter resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pada hari Kamis (17/2/2022).

“Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan. Demikian untuk menjadi maklum,” cuit akun @KantahKabJepara.

Cuitan itu juga melampirkan infografis yang menjelaskan tentang dasar hukum kebijakan tersebut. Di gambar itu dipaparkan sebuah dasar hukum yang menjadi persyaratan kepersertaan BPJS Kesehatan dalam praktik jual beli tanah dan rumah.

Selain Inpres, dasar hukum yang juga digunakan adalah Surat Edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/153-400/II/2022.

Kantor Pertahanan Kota Surabaya juga ikut mengumumkan hal yang sama terlebih dahulu pada hari Selasa (15/2/2022) melalui akun Twitter resminya.

“Halo SobATR/BPN. Berdasarkan pada Surat Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Nomor HR. 02/153-400/II/2022 disampaikan bahwa setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan ha katas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan FC Kartu BPJS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *