Luncurkan Kartu Tani Permudah Dapat Pupuk Subsidi, Kecurangan Tak kan Mungkin

Posted on

Luncurkan Kartu Tani Permudah Dapat Pupuk Subsidi, Kecurangan Tak kan Mungkin

TINTAPENA.COM — Kartu Tani baru yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) dirasa dapat memberi perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari yang sebelumnya manual menjadi metode yang lebih modern. Hal ini dinilai dapat sangat membantu petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo (SYL) menilai, dengan adanya sistem elektronik juga bisa meminimalisasi data ganda untuk penerima bantuan pupuk bersubsidi ini. Sehingga Kementan masih mengacu pada data nomor induk kependudukan (NIK) dan e-KTP untuk metode penerimaan pupuk bersubsidi.

“Data manual yang dijadikan rujukan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi diduga berpotensi melahirkan kecurangan. Bisa saja muncul data ganda melalui validasi dengan sistem manual. Jadi akan tidak merata pembagian pupuk subsidinya,” ujar Mentan SYL, pada Jumat (16/4) kemarin.

Mentan SYL menjelaskan, kalau kebijakan e-RDKK dilakukan guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak mudah diselewengkan dan mencegah adanya duplikasi penerima pupuk subsidi.
“Dengan terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi ini, maka perlu direncanakan dengan baik terkait cara dan metode penyaluran atau pendistribusiannya,” jelas Mentan SYL.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi untuk pembagian kartu tani yang akan digunakan sebagai pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani bisa membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota yang diberikan dan harga pupuk subsidi.

“Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan dari penyaluran pupuk bersubsidi ini agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK,” jelas Sarwo Edhy.

Tidak hanya itu saja, nantinya juga untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki kartu tani yang sudah terintegrasi dalam e-RDKK. Kartu Tani tersebut berisi tentang kuota yang sesuai dengan kebutuhan para petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki dari masing-masing petani.

“Akan tetapi, kartu tani ini tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja,” tambahnya.
Menurutnya, tidak semua orang dapat memiliki kartu tani ini, ada beberapa rangkaian dan proses yang harus di jalani. Tujuannya adalah agar bantuan subsidi pupuk ini benar-benar tepat sasaran.

Persyaratan utama mendapatkan kartu ini adalah

  1. Petani harus tergabung dalam kelompok tani,
  2. Petani mengumpulkan fotokopi e-KTP.

“Semua verifikasi data RDKK sekarang diarahkan ke e-RDKK, kemudian Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan pendataan dan verifikasi data ke lapangan (NIK, Luas lahan, komoditas dan jenis pupuk) yang kemudian PPL mengunggah data dari petani ke dalam e-RDKK,” papar Sarwo Edhy.

Seperti yang dirasakan Edi Susanto, petani dari Desa Lengkong, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Susanto merasa, Kartu Tani yang telah diterimanya sangat membantu dan memberi kemudahan untuk proses mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Saya sejak punya Kartu Tani ini mendapatkan kuota urea 41 kilogram, NPK 81 kilogram, ZA 14 kilogram, dan organik 148 kilogram untuk musim tanam pertama jagung. Pengambilannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan saat itu,” kata Susanto.

Susanto juga mengaku, Kartu Tani tersebut sangat banyak memberi kemudahan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Meski demikian, ia mengaku sempat beberapa kali menemui kendala saat proses beradaptasi dari metode pembelian pupuk bersubsidi secara manual menjadi menggunakan kartu tani yang secara modern.

“Kalau manfaatnya kartu tani jelas ada banyak, hanya saja karena petani rata-rata sudah tua-tua, kebanyakan belum paham soal metode elektronik,” ujarnya.

Susanto menambahkan, syarat untuk mendapatkan kartu tani ini adalah petani harus terlebih dahulu tergabung dalam suatu Kelompok Tani (Poktan). Lalu, petani harus mengumpulkan fotokopi e-KTP dan tanda kepemilikan tanahnya, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, atau anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kemudian data itu akan diverifikasi melalui data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan diarahkan ke sistem e-RDKK.

“Terus datanya diupload di e-RDKK, petani sendiri harus hadir ke bank yang telah ditunjuk agar kartu tani dapat terbit,” kata dia.
Ketua Kelompok Tani Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Ahmad Muzayyin mengaku, seluruh anggota kelompoknya telah memiliki kartu tani. Meskipun masih ada sebagian petani yang belum melakukan pengaktifan kartu tani ke bank terkait.

“Untuk kartu tani ada yang sebagian sudah aktif dan ada yang tidak, karena petani tidak mengerti iptek alias gaptek, sehingga perlu sedikit pendampingan dari Poktan saat proses mengaktifkan kartu tersebut,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *