KPK Tak Perlu Lagi Izin Penyadapan, Penggeledahan Dan Penyitaan Kasus Korupsi

Posted on
KPK Tak Perlu Lagi Izin Penyadapan, Penggeledahan Dan Penyitaan Kasus Korupsi
KPK Tak Perlu Lagi Izin Penyadapan, Penggeledahan Dan Penyitaan Kasus Korupsi

TINTAPENA.COM–Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) memberi pernyataan bahwa pihak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mengurus izin dari Dewan Pengawas dalam melakukan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan.

Hal tersebut telah disampaikan oleh hakim konstitusi Aswanto pada saat membacakan pertimbangan dalam putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, hari Selasa (4/5).

“Mahkamah menyatakan kalau tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak perlu memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun cukup hanya dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas,” kata Aswanto di Gedung MK, Jakarta, hari Selasa (4/5).

Ketentuan yang mengatur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan perlu mendapat izin dari Dewan Pengawas telah tercantum dalam Pasal Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47.

Aswanto juga mengatakan, tindakan dari penyadapan tersebut sebetulnya memang sangat terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya juga harus dengan pengawasan yang cukup ketat.

Artinya, dari tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh digunakan tanpa kontrol atau tanpa pengawasan.

Kendati demikian, yang dimaksud dengan kontrol tersebut bukanlah dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada pimpinan KPK, atau seperti seolah-olah pimpinan KPK menjadi sub ordinat dari dewan pengawas.

Selain itu juga, MK menegaskan, kalau kewajiban untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas tersebut dalam melakukan penyadapan, tidak saja berbentuk campur tangan atau intervensi terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang akan melaksanakan fungsi di luar penegak hukum.

“Akan tetapi lebih dari hal itu, merupakan sebuah bentuk nyata yang tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya soal kewenangan pro justicia yang seharusnya hanya dimiliki oleh suatu lembaga atau aparat penegak hukum,” ujar Aswanto.

Ia menambahkan, jika tindakan penegakan hukum yang mengandung upaya-upaya paksa adalah sebuah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang secara kelembagaan sudah tertata dalam pelembagaan criminal justice system.

“Dalam perspektif pelembagaan criminal justice system penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum yang hanya memiliki sistem pelembagaan criminal justice system,” ungkap Aswanto.

Dalam kasus gugatan perkara ini, MK telah mengabulkan sebagian uji materiil. Sementara, soal mengenai uji formal, MK telah menolak secara keseluruhan dari gugatan tersebut.

Gugatan dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo dan, Mahrus Ali.

Para pemohon juga telah mengajukan gugatan formil dan gugatan materiil terhadap sejumlah pasal dalam UU KPK di antaranya adalah Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *