Kasus Rasialisme Saling Lapor Pigai, Luhut, Risma Dan Sri Sultan. Polisi Diminta Adil?

Posted on
Kasus Rasialisme Saling Lapor Pigai, Luhut, Risma Dan Sri Sultan. Polisi Diminta Adil?
Kasus Rasialisme Saling Lapor Pigai, Luhut, Risma Dan Sri Sultan. Polisi Diminta Adil?

TINTAPENA.COM–Jakarta, Eks Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengancam akan segera melaporkan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Sosial Tri Rismaharani (Risma), Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono sebagai pelaku rasis ke warga Papua. Pigai mengklaim jika ia memiliki sejumlah bukti dugaan rasisme tersebut.

“Saya akan melaporkan tokoh-tokoh nasional ini: Sri Sultan, Risma, LBP, Hendro, dan kawan-kawan sebagai pelaku rasis kepada rakyat Papua dengan sejumlah bukti otentik kepada polisi,” ujar Natalius Pigai kepada wartawan, hari Selasa (5/10/2021).

Dia mengatakan sejumlah rakyat Papua, lebih umum lagi Indonesia dan dunia akan melihat kinerja dari polisi dalam menindak lanjuti laporan yang dia hendak buat. Pigai lalu menyampaikan harapannya agar polisi dapat bertindak adil.

“Tinggal kami rakyat Papua dan rakyat Indonesia serta dunia akan menyaksikan polisi bertindak adil atau tidak. Kita harapkan kepolisian akan bertindak profesional dan adil melihatnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Natalius Pigai juga sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan rasisme. Ini bermula dari cuitan Pigai yang diduga berisi pesan rasialisme ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lalu apa respons Pigai?

detikcom mengkonfirmasi dan menanyakan hal ini kepada Pigai melalui sambungan telepon, hari Selasa (5/10). Namun, di ujung telepon, yang berbicara saat itu adalah Marthen Goo, yang memperkenalkan diri sebagai pengacara Natalius Pigai.

Terkait pelaporan ke Bareskrim ini, Marthen menyatakan cuitan kliennya tersebut tak lebih dari pada mengkritisi kebijakan-kebijakan publik. Tidak ada penyampaian dan maksud rasis terhadap Presiden Jokowi ataupun Ganjar.

“Pertama kita harus lihat bahwa cuitan itu kan lebih kepada mengkritisi kebijakan publik yang dibuat. Setiap warga negara itu kan wajib mengkritisi pemimpin publik,” ujar Marthen.

“Kedua, isi daripada cuitan itu juga. Kalau kita lihat kan tidak ada tanda koma di antara Jawa Tengah dan Jokowi. Itu kan sebenarnya mau menjelaskan bahwa baik Bapak Jokowi maupun Ganjar itu sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Itu kita bicara tentang provinsi, jadi tidak bisa kemudian kita mengartikan bahwa itu masuk dalam kategori rasis. Menurut saya itu penafsiran yang sangat terlalu jauh,” sambungnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *