Heboh! Hakim Beri Denda Rp 48 Ribu – Rp 500 Ribu Untuk Kades dan Anggota DPR Pelanggar PPKM

Posted on
 Kades dan Anggota DPRD Banyuangi saat di sidang tipiring melanggar PPKM
Kades dan Anggota DPRD Banyuangi saat di sidang tipiring melanggar PPKM

Banyuwangi, TINTAPENA.com – Dua pejabat negara nekat menggelar acara hajatan di masa PPKM Darurat dan Level 3-4 disidang tipiring.

Kades Temuguruh, Asmuni, didenda hanya Rp 48 ribu, sementara anggota DPRD Banyuwangi dari PPP didenda Rp 500 ribu oleh putusan Hakim.
Tipiring kedua pejabat negara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Senin (26/7/2021).

Pada sidang pertama dijalani oleh Kades Temuguruh, Asmuni. Persidangan dipimpin hakim tunggal I Komang Didiek Prayoga. Kapolsek Sempu Iptu Rudi Sunaryanto hadir sebagai saksi dalam persidangan.

Dalam kesaksian di persidangan, Rudi mengatakan sesuai dengan SE Nomor 49 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021, pesta pernikahan masih diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan pembatasan jumlah yang hadir.

“Maksimal 30 orang kalau SE terdahulu. Sudah kita sampaikan dan sudah dilaksanakan. Namun sehari sebelum hari-H, terbit Instruksi Mendagri yang melarang kegiatan hajatan selama PPKM Darurat,” ungkap Rudi.

Asmuni sebagai Kades pun kemudian dijatuhi denda Rp 48 ribu subsider kurungan 2 hari.

“Saya bayar denda saja Yang Mulia,” ucap Asmuni menjawab pertanyaan hakim atas putusan yang dibacakan.

Denda ringan itu juga diterima Syamsul Arifin sebagai Anggota DPRD.

Wakil rakyat dari partai berlambang Ka’bah tersebut hanya didenda tidak lebih dari Rp 500 ribu subsider 7 hari kurungan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi I Made Gede Trisnajaya Suskila.

Dalam sidang tersebut hadir sebagai saksi adalah Camat Kalibaru, Nuril Falah selaku Ketua Satgas Kecamatan setempat beserta 3 orang saksi lainnya. Dalam kesaksiannya, Nuril memastikan bahwa hajatan yang digelar Syamsul Arifin tersebut tidak berizin.

“Hajatan yang digelar Pak Syamsul tidak berizin dan memang tidak diizinkan karena memang sudah dilarang sesuai Instruksi Mendagri Nomor 19 Tahun 2021,” ucap Nuril.

Satgas COVID-19 Kecamatan Kalibaru, kata Nuril, sebelumnya sudah menghimbau Syamsul Arifin agar menunda terlebih dahulu hajatan pernikahan anaknya.

“Sekitar tanggal 19 kami bersama Kapolsek dan Danramil ke rumah beliau. Saat itu, memang belum perpanjangan. Tapi tetap kami sampaikan dan beri masukan, alangkah lebih baik ditunda sampai ada kepastian dari pemerintah. Saat itu beliau bersedia dan akan mempertimbangkan,” ucap Nuril.

Sayang, Syamsul Arifin tak menghiraukan himbauan tersebut dan tetap memaksakan diri menggelar hajatan pernikahan puterinya, meski sudah ada kepastian dari pemerintah bahwa PPKM diperpanjang.

“Saya minta maaf saya salah. Saya akan bayar denda yang mulia,” ungkap Syamsul Arifin.

Hajatan dua pejabat negara ini viral di media sosial sehingga disemprit oleh Satgas COVID-19. Resepsi itu berbuntut pada pemeriksaan aparat Polresta Banyuwangi. Ancaman yang dilayangkan berupa pelanggaran Perda No. 02 Tahun 2020 dan Pergub No. 53 Tahun 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *