Banyak Rumah Ibadah Di Paksa Ditutup, Ajaran Gusdur Tak Dipakai

Posted on
Banyak Rumah Ibadah Di Paksa Ditutup, Ajaran Gusdur Tak Dipakai
Alissa Wahid soal Ahmadiyah rentan disalahgunakan untuk melakukan tindakan inkonstitusional terhadap penganutnya di Indonesia. (CNN Indonesia/Daniela)

TINTAPENA.COM–Jakarta, Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang anjuran untuk tidak menyebarkan ajaran Ahmadiyah.

Pernyataan Alissa yang merespons keputusan Bupati Garut Rudy Gunawan tentang menghentikan pembangunan masjid jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Alissa menilai jika SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah rentan disalahgunakan untuk melakukan tindakan inkonstitusional terhadap penganut Ahmadiyah yang ada di Indonesia.

“Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut SKB 3 Menteri No. 3 Tahun 2008 … yang rawan disalahgunakan untuk melakukan tindakan inkonstitusional terhadap penganut Ahmadiyah,” ujar Alissa dalam sebuah keterangan tertulis, hari Sabtu (8/5).

Selain tuntutan mencabut SKB 3 Menteri soal ajaran Ahmadiyah, putri presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu juga mendesak agar Jokowi dapat mencabut SKB 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah karena dinilai telah menyebabkan banyak rumah ibadah dipaksa untuk tutup.

Menurut Alissa, kasus penghentian pembangunan masjid jemaah Ahmadiyah oleh Bupati Garut tersebut adalah suatu peristiwa yang memilukan. Sebab kejadian itu justru terjadi pada saat bulan suci Ramadan seperti ini dimana saat masyarakat khusyuk untuk menjalankan ibadah.

Alissa menilai Rudy Gunawan telah melakukan suatu tindakan inkonstitusional dengan menerbitkan surat edaran penghentian pembangunan masjid kepada warga Ahmadiyah pada tangga 6 Mei lalu. Alissa sangat menyayangkan aksi tersebut, sebab warga Ahmadiyah untuk kesekian kalinya telah menjadi korban penyerangan, baik oleh pihak pemerintah maupun pihak dari kelompok lain.

Padahal konstitusi, sebut Alissa, menegaskan jika negara harus melindungi warganya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Alissa oleh karenanya mengecam tentang adanya insiden tersebut.

Alissa Selain meminta kepada Jokowi agar mencabut SKB 3 Menteri soal ajaran Ahmadiyah, dia juga meminta kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil agar mencabut Pergub Nomor 12 tahun 2011 yang mencederai semangat kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pergub dan SKB 3 Menteri itu belakangan memang telah menjadi dalih larangan pembangunan masjid jemaah Ahmadiyah.

“Gubernur harus tetap menjamin warganya untuk bisa beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing sebagaimana amanah konstitusi,” katanya.

Alissa juga turut mengajak para tokoh agama agar dapat terus mengedukasi masyarakat merawat kebersamaan, kebinekaan, dan toleransi. Hal itu sesuai ajaran Gus Dur bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah hanya sebuah ilusi.

“Mengajak kepada seluruh keluarga besar Jaringan Gusdurian untuk terus berkerjasama merawat semangat kebinekaan dengan melakukan berbagai promosi toleransi yang berasaskan keadilan di berbagai ruang,” tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *