Ancam Demo Soal THR, Kemnaker Merespon

Posted on

Ancam Demo Soal THR, Kemnaker Merespon

TINTAPENA.COM, Jakarta – Seluruh buruh bakal demo lanjutan secara besar-besaran sebagai aksi lanjutan menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi ini ditanggapi dan diikuti oleh ribuan buruh di lebih dari 20 provinsi di Indonesia pada hari Senin tanggal 12 April tahun 2021.

“Bentuk aksinya ada perwakilan yang tanggal 12 April akan datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol dari penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah juga ada perwakilan yang datang ke kantor gubernur atau kantor bupati atau walikota di daerahnya masing-masing,” kata dia dalam konferensi pers secara virtual, kemarin hari Senin (5/4/2021).

Aksi buruh yang tersebar di seluruh DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB dan dari beberapa provinsi lainnya.

“Sangat meluas sekali aksi yang kami rencanakan pada tanggal 12 bulan April ini, dari sisi jumlah yang akan mengikuti aksi ini adalah puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik ada sekitar seribuan orang, dari sisi sebaran provinsi ada sekitar 20 provinsi, dari kabupaten kota juga lebih dari 150 kabupaten atau kota yang akan meluas,” sebutnya.

Dia juga memastikan, aksi ini akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya tidak ingin melanggar ketentuan-ketentuan Satgas COVID-19 dan aparat keamanan. Para buruh yang akan melakukan aksi ini siap untuk melakukan rapid test antigen dan menerapkan protokol kesehatan lainnya.

Aksi-aksi buruh ini juga akan dilakukan di 1.000 lebih pabrik yang ada dan dipastikan dilakukan di dalam lingkungan pabrik tanpa melanggar protokol kesehatan. Jadi, menurutnya tak ada alasan lagi bagi pihak berwajib untuk melarang aksi demo tersebut.

Buruh mengancam demo ini akan lebih besar jika THR tahun ini tak dibayarkan penuh sekaligus.

Di saat yang bersamaan, pada tanggal 12 April nanti juga para buruh akan menyampaikan tuntutannya agar tunjangan dihari raya dibayar penuh, alias tak dicicil maupun dipotong. Jika permintaan itu tetap tidak dipenuhi, Iqbal mengatakan akan ada beberapa aksi yang makin membesar.

“Sikap kami pada tanggal 12 April nanti kalau tetap ada pembayaran THR yang dicicil dan bahkan tidak dibayar secara penuh, aksi akan jadi makin membesar, tentu dengan cara kami bagaimana cara mensiasatinya di tengah pandemi Corona ini,” kata dia.

Pihaknya akan berpegang pada pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta agar para pengusaha tahun ini tetap berkomitmen untuk membayar penuh THR karyawannya.

“Menko Perekonomian bilang didalam satu acara Kadin yang dikutip oleh beberapa media mengatakan kalau sudah saatnya kita jangan lagi memberikan pembayaran THR kepada karyawan dengan cara mencicil,” sebut Iqbal.

Untuk itu, pihaknya meminta agar nantinya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak menerbitkan surat edaran (SE) yang sangat bertolak belakang dengan sikap Airlangga.

“Negara yang mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum dihapus, PP Nomor 78 Tahun 2015 tidak ada disebut membayar THR itu dengan cara mencicil,” jelasnya lagi.

Ida Fauziyah mengimbau agar para buruh untuk menahan diri karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Dia mengatakan memang belum mendengar soal rencana unjuk rasa itu, namun menurutnya agar kegiatan pengumpulan massa ini tidak dilakukan dahulu.

“Saya belum dengar (soal rencana demo buruh). Saya kira ini kan pandemi Covid-19 belum selesai, saya kira semua harus mengurangi kumpul masa dalam jumlah yang besar dan tetap mengikuti prokes,” katanya di hotel Grasia Semarang.

Ida menjelaskan lagi, menurutnya Kemenaker sudah secara terbuka menerima masukkan. Ida berharap hal itu bisa dimanfaatkan oleh para buruh tanpa harus berdemo.

Menurutnya saat ini kondisi ekonomi kita belum pulih sejak terjadinya pandemi virus Corona. Namun, THR tetap merupakan suatu kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerjanya/buruh. Oleh karena itu, Ida menegaskan lagi pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak.

“Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban para pengusaha yang dibayarkan kepada para pekerja. Ini adalah pendapatan non-upah yang biasanya akan diberikan pada saat-saat atau momentum Hari Raya Keagamaan,” katanya melalui keterangan tertulis.

Meski demikian, belum ada keputusan tentang THR tahun ini boleh dicicil seperti Lebaran tahun lalu atau tidak. Tahun lalu Kemnaker memang mengizinkan para pengusaha untuk mencicil atau menunda pembayaran THR pekerjanya.

“Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan kembali melalui rapat pleno Tripartit Nasional,” paparnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *