Ahli Hukum Pers Kumandangkan Terbentuknya UU Pers

Posted on

Ahli Hukum Pers Kumandangkan Terbentuknya UU Pers

TINTAPENA.COM–Surabaya, Ahli Hukum Pers dari Universitas Airlangga (Unair), Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan bahwa jurnalis Tempo di kota Surabaya, Nurhadi, haruslah dilindungi oleh Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Nurhadi adalah jurnalis dari korban penganiayaan dan kekerasan, sejumlah anggota kepolisian. Ungkapnya Nurhadi dipukul, dicekik, ditendang, diancam akan dibunuh hingga dirusak alat kerjanya, pada saat melakukan kerja jurnalistiknya beberapa waktu lalu.

“Apa yang dilakukan Mas Nurhadi, itu masih dalam standar kode etik jurnalistik dan dalam perlindungan UU Pers. Karena upaya investigasinya diketahui redaksi dan dia menyiapkan rencana kegiatan jurnalistiknya,” kata Herlambang, usai menghadiri sebuah gelar perkara di Ditreskrimum Polda Jatim, kota Surabaya, pada Senin (19/4).

Dalam hasil gelar perkara, Herlambang mengatakan kalau dirinya juga dimintai pandangan oleh penyelidik tentang pasal 18 ayat 1 UU Pers. Pasal itu yang mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi kerja wartawan.

Isi dari pasal 18 ayat 1 UU Pers mengatur tentang ancaman pidana yaitu setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) akan dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Adapun isi dalam Pasal 4 ayat (2) pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Kapasitas saya hadir di sana, ada beberapa hal yang didalami. Salah satunya dalam penggunaan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi kerja jurnalistik,” tambah Herlambang.

Selain dari itu, Herlambang mengatakan bahwa dirinya juga dimintai berpendapat soal kegiatan jurnalistik, terkait investigasi, kode etik jurnalistik, cara-cara profesional dan upaya pemenuhan kepentingan publik melalui kerja pers.

“Tentang apa itu aktivitas investigasi, soal kode etik, cara-cara profesional dan kepentingan publik,” kata dia.

Herlambang tidak bisa mengutarakan keterangannya kepada polisi lebih detail, karena itu merupakan kewenangan dari penyelidik dan tim khusus Polda Jatim.

Sementara itu, penasihat hukum Nurhadi, dari Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis, Salawati Taher berharap, melalui hasil dari gelar perkara ini kasus kliennya bisa naik ke tahap penyidikan.

Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lentera ini juga sangat berharap, agar polisi segera menetapkan para pelaku dari insiden kekerasan dan pemukulan terhadap Nurhadi, agar menjadi tersangka. Sebagaimana dari bukti dan kesaksian yang telah diberikan.

“Harapannya ditingkatkan ke tingkat penyidikan, dan penetapan para tersangka. Ya memang penegakkan hukum yang seharusnya,” ucap Salawati.

Lebih lanjut, Salawati juga mengapresiasi langkah-langkah dari tim khusus Polda Jatim, yang menurutnya sudah kooperatif dalam melakukan upaya penyelidikan kasus ini.

“Ini cukup progress dan cukup cepat juga kerja penyelidik, jadi memang disampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) 30 hari,” tuturnya.

Seperti yang diketahui, kasus ini bermula ketika Nurhadi, ditugaskan oleh Tempo, untuk melakukan investigasi keberadaan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji, dalam sebuah acara pernikahan di Gedung Samudra Bumimoro, Krembangan, Surabaya, pada Sabtu (27/3) lalu.

Di tempat itu tengah berlangsung sebuah acara pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji dengan anak Kombes Pol Achmad Yani. Sejumlah aparat kepolisian dan panitia acara yang mengetahui akan keberadaan dia kemudian memukul, mencekik, menendang, merusak alat kerja dan mengancam akan membunuh Nurhadi.

Nurhadi didampingi Aliansi Anti Kekerasan Jurnalis yang terdiri dari AJI Surabaya, KontraS Surabaya, LBH Pers, LBH Lentera dan LBH Surabaya kemudian segera melaporkan tindakan penganiayaan itu ke Mapolda Jatim. Laporan itu diterima dengan nomor: LP-B/176/III/RES.1.6/2021/UM/SPKT Polda Jatim.

Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan belum menetapkan tersangka meskipun Nurhadi dan sejumlah saksi serta terduga pelaku telah diperiksa. Terkait perkara tersebut, Nurhadi dan sejumlah saksi telah dinyatakan akan mendapatkan perlindungan dari LPSK. (frd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *